Orientalisme dan Kritik Hassan Hanafi

Sejak beberapa dekade terakhir, diskursus tentang masa depan peradaban dunia menjadi topik yang cukup menarik untuk diperdebatkan oleh kalangan ilmuwan, mulai dari tesis Fukuyama tentang The End of History dimana Fukuyama menganggap bahwa mengguritanya sistem Kapitalisme yang mendunia, adalah sebuah kemenangan abadi dan inilah akhir dari sejarah pertarungan ideologi dunia, namun tesis Fukuyama kemudian dikritik oleh Samuel Huntington, yang menurutnya dewasa ini, meski bukan lagi benturan Ideologi yang terjadi (Kapitalisme vs Komunisme) namun benturan sudah beralih pada wilayah yang jauh lebih besar yakni benturan peradaban (clash of civilization) benturan yang dimaksud oleh Huntington adalah benturan oposisi biner antara peradaban Barat (AS dan Sekutunya) lawan Timur (dunia Islam).

Diskursus peradaban yang marak dewasa ini, ditengarai juga bukan sebuah diskursus yang bebas nilai, karena tema-tema itu terkesan timpang dan diselubungi oleh kepentingan bersifat politis-ideologis, dimana Barat selalu menampilkan diri sebagai peradaban yang superior namun Timur selalu dicorakkan sebagai peradaban inferior, hal inilah yang kemudian menjadi dasar penilaian, bahwa diskursus peradaban yang marak didengung-dengungkan dewasa ini mengalami cacat epistemologis(Listiyono, 2007:261).

Wajah Orientalisme

Kecenderungan wajah diskursus peradaban seperti itu semakin memperjelas kecurigaan bahwa, program orientalisme barat memang selalu diskrimintatif, dengan menganggap Barat sebagai yang ‘agung’ dan Timur sebagai yang ‘rendah’. Orientalisme pada dasarnya adalah seperangkat cara untuk memahami dunia Timur melalui kategori dan kajian ilmiah oleh Barat, namun sayangnya gaya ilmiah ini tidak bertujuan untuk merumuskan paradigma pembangunan dunia Timur, melainkan menjadi instrumen proyek eksploitasi dunia Timur bagi kepentingan Barat. Hal ini terjadi karena Barat menurut Edward Said(1979:262) selalu menggulirkan ego suprematif kulturalnya pada dunia Timur melalui kedok-kedok Ilmiah. Masih menurut Said, bahwa Orientalisme juga telah mengekspresikan dan menghadirkan ‘Timur’ secara kultural bahkan ideologis, sebagai suatu bentuk wacana dengan dukungan lembaga, kosa kata, keilmuwan, imajinasi, doktrin, bahkan birokrasi ala kolonial(Shimogaki,1993:47).

Melalui orientalisme, Barat juga melakukan penciptaan simbol-simbol atau istilah-istilah yang cenderung stigmatik dan diskrimitatif, separti ‘fundamentalisme’, ‘terbelakang’, ‘terorisme’, ‘dunia ketiga’ dan seterusnya(Listiyono,2007:264). Penciptaan simbol-simbol ini berlangsung secara terus-menerus, direproduksi dan dimasukkan secara paksa kedalam ruang kesadaran kognitif masyarakat dunia Timur, agar dunia Timur (Islam) merasakan efek minder bahkan memicu rasa agresifitas yang cenderung blunder bagi dunia Timur sendiri, akibat efek dari pencitraan ini.

Melalui orientalisme juga, Barat melakukan proyek kolonialisasi dan hegemoni kebudayaan, dimana nilai-nilai barat kemudian dijejalkan pada dunia timur lewat massifikasi penggunaan media dan teknologi, dunia Timur akhirnya terjebak seperti dalam istilah Hebert Marcuse sebagai Sublimasi Represif atau dapat diartikan sebagai, keadaan dimana cara kerja ideologi dan dominasi telah menggiring manusia pada ruang ketidaksadaran, bahwa diri manusia sedang direpresi oleh kekuatan destruktif tertentu. Tentunya kepentingan dari hegemoni kebudayaan tadi adalah dalam rangka melanggengkan kekuasaan kapitalisme barat sebagai tonggak kedigdayaan negara-negara Barat.

Kritik Hassan Hanafi

Salah satu intelektual dunia Islam yang banyak melontarkan kritik pedasnya pada praktek orientalisme adalah Hassan Hanafi, meski banyak pemikir lain yang tak kalah ’vokal’, seperti Muhammad Arkoun, Husein Nasr, atau Ali Enginer, namun Hassan Hanafi yang terlihat paling berpengaruh, apalagi ketika dia berhasil mencetuskan gagasannya tentang Kiri Islam (Al-yasar al-Islami), yang praktis membawa perdebatan khusus dan apresiasi hangat dari kalangan intelektual Barat yang kontra orientalisme serta banyak Intelektual muslim.

Hassan Hanafi menolak dengan keras proyek orientalisme yang justru mengakibatkan dunia Timur semakin kehilangan identitas dan spirit tradisi pembaruannya, karena Barat secara intensif menancapkan pengaruhnya untuk mendegradasikan nilai-nilai budaya timur, konsepsi keislaman, serta mengancam pembebasan peradaban Timur yang sedang dirundung konflik dan masalah kemanusiaan terus mnerus, dimana oknum Barat pun juga patut dijadikan terdakwa didalamnya.

Berdasarkan hal ini, kemudian Hassan hanafi mengutarakan gagasannya tentag Oksidentalisme: studi atas Barat (oksident) sebagai upaya untuk meghadapi tantangan orientalisme yang terlalu hegemonik, Hassan Hanafi menganggap bahwa mempelajari perkembangan pengetahuan Barat adalah sebuah keniscayaan untuk menghentikan mitos peradaban Barat yang diagung-agungkan dalam ruang ketidaksadaran dunia Timur. Oksidentalisme adalah ilmu sosial baru, berangkat dari sebuah dekonstruksi dan pembalikan paradigma, guna menanggulangi pengaruh orientalisme dan melucuti kekuasaan erosentrisme serta menebus kejahatan orientalisme (Shimogaki,1993:53-54).

Dalam mengutarakan kritiknya atas orientalisme, Hassan Hanafi juga tak lepas dari pemikiran Michael Foucault tentang teori Relasi Pengetahuan dan Kekuassan, dimana orientalisme dipandang sebagai fondasi pengetahuan, kemudian berelasi dengan upaya pembangunan kekuasaan oleh barat, meskipun kekuasaan dalam definisi Foucalut tidak berarti selalu identik dengan penindasan, namun lebih diartikan sebagai kekuasaan yang memproduksi kebenaran dan menjaga kebenaran itu, bila dihubungkan dengan orientalisme Hassan Hanafi memandang bahwa orientalisme adalah seperangkat pengetahuan yang digunakan barat untuk menjalankan kekuasaan, dominasi, atau hegemoni barat atas dunia Timur (Islam).

Dalam kerangka metodologis Kiri Islam, Hassan Hanafi juga meluruskan konsepsinya, dengan mengambil ajaran Islam yang paling fundamental yakni ajaran Tauhid. Tauhid sering dipahami oleh banyak orang sebagai keesaan tuhan, tapi menurut Hanafi, Tauhid harus dipandang sebagai sebuah ‘penyatuan’ (unifikasi) (Shimogaki,1993:22). Sebagaimana diketahui bahwa Islam adalah agama yang mencakup segala tatanan aspek kehidupan, baik material, mental sekaligus ketuhanan, dengan memandang Tauhid sebagai sebuah penyatuan, maka konsespsi Tauhid tidak hanya bersifat vertikal ketuhanan, tetapi juga mencakup hubungan horizontal dalam realitas kemanusiaan, konsepsi Tauhid pun harus melembaga dalam terwujudnya tatanan sosial, politik, ekonomi, yang berkesatuan, atau yang lebih tepatnya sebagai sistem yang egalitarian bagi semua manusia.

Semangat Kiri Islam yang diketengahkan oleh Hassan Hanafi juga bisa dilihat sebagai upaya yang cukup revolusionis, dimana pada dasarnya Hassan Hanafi mengharapkan bahwa, dunia Islam sudah saatnya untuk lebih mengembangkan wawasan progresif dengan spirit pembebasan. Hassan Hanafi juga berusaha-meski tidak menafikan barat-paling tidak sebagai upaya untuk membangun kesederajatan hubungan antar manusia tanpa batas identitas, terutama mengangkat derajat dunia Islam agar tidak dipandang sebelah mata.

Iklan Politik, Apakah Rakyat Siap Memilih?

Pemilihan Umum tahun 2009 sudah tak lama lagi, sekitar lima bulan ke depan, kinipun para kandidat politik, baik personal maupun partai politik, sudah mulai berupaya mengukuhkan eksistensinya dalam persepsi publik, disinilah media massa menjadi aktor utama sebagai fasilitator proyek massifikasi diri yang dilakukan oleh para kandidat politik tersebut

Kini pun hampir disetiap ruang-ruang dengar, lihat dan baca khalayak, sering kita dengar atau jumpai figur-figur politik yang menyampaikan visi-misi politik dengan singkat dan padat, yang dibungkus dalam bentuk ‘iklan politik’, Namur yang menjadi masalah kemudian, jika visi misi dan program kerja politik yang sebenarnya komprehensif dan urgensinya sangat tinggi, karena berhubungan langsung dengan kepentingan rakyat, justru sering simplifikasikan dan dikemas dengan gaya menarik ala advertise dalam iklan politik.

Jika iklan politik masih ada dalam tataran proporsional, bisa ditengarai akan bermanfaat untuk-setidaknya-memperkenalkan kepada Publik, siapa-siapa saja yang akan maju menjadi calon pemimpin. Namur jika gaya simplistas iklan politik menjadi sangat dominan dalam media dan ruang-ruang publik, bukankah hal ini justru akan mereduksi komprehensi, dan pentingnya sosialisasi tentang upaya-upaya atau langkah politik seperti apa yang ditawarkan dan akan dijalankan oleh kandidat politik itu?, dan tentunya resiko terjadinya artifisialitas pilihan publik semakin tinggi, karena media berkorelasi langsung dengan pembentukan opini publik.

Bangkitnya Citra

Pada dasarnya iklan politik sudah menjadi titik sentral dalam upaya komunikasi politik dari kandidat politik kepada khalayak, singkatnya hanya dengan iklan politik saja dalam kemasan yang semenarik dan se simple mungkin, kandidat politik akan dengan mudah menjaring aspirasi dan dukungan publik. Disinilah bisa ditengarai bahwa ada manfaat terbesar yang didapat oleh kandidat politik yakni, bangkitnya citra diri dan kepercayaan khalayak kepada kandidat politik tersebut.

Sebagai contoh hal ini benar-benar terjadi, katakanlah ketika tahun 1999 terpilihnya Presiden Amerika ‘Bill Clinton’ dinilai Sangay dipengaruhi oleh pencitraan media lepada Clinton, dimana dia dinilai sebagai sosok Muda, Lugas, dan Radikal (Mc Nair:199, 100), ataupun di Indonesia, sosok-sosok pemimpin Negara juga tak lepas dari pencitraan media yang kemudian mempengaruhi tingkat popularitasnya di mata publik.

Hasil survey dari NLC (National Leadership Center) bulan September (Gatra.com), sempat menempatkan sosok prabowo subianto, dalam peringkat ketiga calon presiden yang paling digemari oleh publik.hal ini dinilai tak lepas dari upaya prabowo sendiri yang gencar melakukan persuasi politik melalui media yang dikemas dalam iklan politik. Memang tak hanya sosok Prabowo yang gencar tampil dalam iklan politik, tapi banyak sosok lain, seperti Susilo Bambang Yudhoyono, Sutrisno Bachir, Wiranto dan Rizal Malarangeng, namun Prabowolah yang dinilai paling bisa menumbuhkan citra dirinya guna menjaring simpati publik.

Ditengah menjamurnya iklan-iklan politik di media massa, yang praktis juga mempengaruhi persepsi politis publik, bisa jadi iklan politik pun juga akan menjadi faktor determinan dalam mempengaruhi preferensi politik masyarakat dalam pemilu 2009 nanti. Jika di Amerika Serikat, disamping iklan-iklan politik juga turut menjadi aspek utama dalam menentukan persepsi politis publik, ada pula agenda-agenda yang cukup signifikan dalam upaya menjaring aspirasi publik, yakni dengan agenda dialog-dialog ataupun debat yang rasional baik antar kandidat politiknya maupun dari kandidat kepada kahalayak.

Rendahnya Rasionalitas Masyarakat

Jika upaya-upaya kampanye politik dialogis mempunyai peran signifikan di AS dan para konstituennya rata-rata adalah pemilih aktif dan rasional, hal ini dirasa cukup wajar, karena memang pola berfikir rasional masyarakat AS cukup tinggi, dibanding dengan di Indonesia, yang notabene sebagian besar masyarakatnya masih cukup awam dalam masalah politik dan rata-rata didominasi oleh pemilih pasif, jadi bisa disimpulkan bahwa, upaya-upaya kampanye yang lebih berbobot, seperti program-program debat maupun dialog yang rasional oleh para kandidat politik, tidak mempunyai peran cukup signifikan dalam rangka menentukan arah preferensi politik masyarakat kita.

Rendahnya tingkat rasionalitas masyarakat dalam menentukan arah keberpihakan politiknya, sangat dipengaruhi oleh masalah-masalah tertentu yang cukup fundamental, yang pertama, pengaruh dari faktor pendidikan masyarakat kita yang masih cukup rendah, kedua, masyarakat kita juga mengalami masalah serius dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup yang semakin sulit, sehingga mereka cenderung aprori dalam masalah politik, dan yang ketiga adalah, pengaruh media yang masih sangat dominan, atau boleh dikata media bisa menjadi sihir yang sangat dipercayai masyarakat sebagai representasi sebuah kebenaran.

Ditengah tingkat rasionalitas memilih masyarakat masih sangat rendah, iklan politik pun seolah menjadi jalan pintas dalam menentukan arah keberpihakan politis masyarakat, dimana iklan politik pun sebenarnya tidak bisa dijadikan ukuran mutlak dalam menilai tingkat integritas maupun kapasitas kandidat politik yang ada. Karena integritas maupun kapasitas kandidat politik bisa dinilai secara lebih objektif, jika kita melihat atau mendengarkan langsung argumen-argumen, tentang visi misi maupun program kerja yang dia tawarkan secara rasional dan komprehensif melalui forum yang dialogis, guna meminimalisir tindak upaya manipulasi, sedangkan jika hanya mengandalkan iklan politik, hal ini dirasa sangat rentan dan bias upaya manipulasi, serta dinilai kurang representatif dalam menunjukkan kapasitas maupun integritas kandidat politik tersebut.

Rakyat Belum Siap Berdemokrasi

Filsuf Karl R Popper (Paskalis,2001) dalam penilaiannya tentang Demokasi, dia menganggap bahwa salah satu elemen terpenting dari tercapainya iklim demokratis adalah, keterbukaan pada munculnya kritik-kritik dan penilaian rasional dari rakyat untuk pemerintah, namun realita di negeri ini sugguh berbeda, negeri ini belum sepenuhnya demokratis, meskipun iklim keterbukaan sudah mulai muncul pasca runtuhnya Orde Baru, namun suara-suara rasional dari rakyat masih belum muncul secara maksimal, hal ini juga dikarenakan pola berfikir rasional masyarakat kita masih cukup rendah.

Pola berfikir rasional dalam menentukan keberpihakan politik dari masyarakat adalah hal yang teramat penting, sebab arah pembangunan bangsa kedepan akan sangat ditentukan oleh masyarakat, dengan memilih siapa yang dia percaya guna memimpin Negara ini, namun ketika tingkat rasionalitas masyarakat dalam menentukan pilihan masih rendah, apalagi faktor kampanye melalui media masih sangat dominan, maka bisa dikatakan bahwa pemimpin Negara kedepan, lebih tepatnya bukan ditentukan oleh masyarakat, tapi ditentukan oleh media, yang dengan perkasa bisa turut membentuk preferensi politik masyarakat.

Dalam atmosfer demokrasi dewasa ini, dimana rakyat telah sepenuhnya diberikan kewenangan untuk menentukan pilihan politik dalam Pemilihan Umum, maka sebenarnya yang harus terlebih dahulu dilakukan adalah, bagaimana seharusnya pemerintah berupaya secara intensif untuk melakukan upaya-upaya edukatif, guna mengembangkan tingkat rasionalitas masyarakat dalam memilih kandidat politik, disamping itu pemerintah pun juga harus konsisten dalam menjalankan upaya-upaya pengentasan masalah kemiskinan, dalam arti sebisa mungkin warga kita tidak lagi melulu terjebak dalam kesulitan pemenuhan kebutuhan pokoknya, karena ketika pemenuhan kebutuhan pokok semakin mudah, maka minat warga dalam masalah politik dan dikursus pengembangan bangsa kedepan akan semakin mudah untuk ditransformasikan.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!